MUSI BANYUASIN,— Saat sebagian besar masyarakat Musi Banyuasin masih berjibaku memenuhi kebutuhan dasar dan mencari penghidupan yang kian berat, sebuah video yang menampilkan dugaan perilaku tidak pantas oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Muba justru memantik kemarahan publik.
Video berdurasi 1 menit 42 detik itu viral di berbagai platform media sosial. Rekaman tersebut diduga diambil sesaat setelah prosesi pelantikan pejabat yang dipimpin langsung oleh Bupati Musi Banyuasin, HM Toha. Dalam video, tampak seorang oknum ASN perempuan mengenakan jas hitam berjoget bersama sejumlah kolega, disertai aksi menyawer uang pecahan Rp100 ribu yang dikeluarkan dari sebuah amplop cokelat.
Aksi tersebut sontak menuai kecaman luas. Bukan hanya karena dinilai tidak etis, tetapi juga karena mempertontonkan perilaku foya-foya di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Publik menilai, tindakan itu mencerminkan rendahnya empati sosial dan sensitivitas moral seorang pejabat publik terhadap realitas rakyat yang dilayaninya.
Ironisnya, aksi joget dan sawer itu dilakukan di hadapan anak-anak, sehingga dinilai semakin mencederai nilai keteladanan. Prosesi pelantikan yang seharusnya sakral, penuh tanggung jawab, dan sarat makna pengabdian, justru ternodai oleh perilaku yang dianggap jauh dari prinsip kesederhanaan, profesionalisme, dan integritas ASN.
Gelombang kritik pun mengalir deras. Warganet menilai jabatan publik bukanlah panggung hiburan atau ajang pamer kemewahan, melainkan amanah yang menuntut sikap rendah hati dan tanggung jawab moral. Aksi tersebut dikhawatirkan kian menggerus kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan.
Kecaman juga datang dari RN, pemerhati kebijakan publik di Musi Banyuasin. Ia menyebut peristiwa ini sebagai cermin krisis etika di tubuh birokrasi.
“Di saat rakyat susah mencari uang untuk makan, justru ada pejabat yang mempertontonkan joget dan sawer. Ini bukan sekadar soal etika pribadi, tapi menyangkut citra ASN secara keseluruhan,” tegas RN kepada Tim Liputan, Kamis (1/1/2026).
RN mendesak Bupati Musi Banyuasin agar meninjau ulang penempatan dan jabatan oknum ASN tersebut. Menurutnya, pembiaran tanpa evaluasi dan sanksi tegas hanya akan mencederai wibawa Pemkab Muba serta bertolak belakang dengan semangat mewujudkan visi Muba Maju Lebih Cepat.
Untuk menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan, Tim Liputan telah meminta klarifikasi kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Musi Banyuasin, Pathi Ridwan. Melalui pesan WhatsApp, ia menyampaikan bahwa persoalan ini akan segera ditindaklanjuti.
“Besok kami bahas dengan Tim Inspektorat,” ujar Pathi Ridwan singkat, Kamis (1/1/2026).
Pernyataan tersebut menandakan bahwa kasus ini telah mendapat perhatian serius dari jajaran terkait. Publik kini menanti langkah konkret dan transparan Pemkab Muba untuk menegakkan etika, disiplin, serta rasa keadilan di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang masih memprihatinkan. (Tim/Red)
