PALI — Program Berskala Nasional merupakan program prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat sebagai fokus utama pembangunan nasional. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mewujudkan visi Indonesia Maju, termasuk di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Beberapa program nasional skala prioritas tersebut antara lain pembangunan sumber daya manusia unggul melalui peningkatan pendidikan dan kesehatan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan ekonomi, serta stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan nasional.
Selain itu, pemerintah pusat juga menjalankan program prioritas lain seperti Makan Bergizi Gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis melalui BPJS, serta pembangunan desa guna memperkuat layanan dasar masyarakat.
DPRD PALI Ambil Langkah Cepat
Menindaklanjuti persoalan layanan kesehatan, pada Senin (12/1/2026) bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten PALI, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten PALI, Firdaus Hasbullah, SH, memfasilitasi sekitar 80 ribu warga Kabupaten PALI yang BPJS Kesehatannya terdata terdampak.
Firdaus menegaskan agar seluruh puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten PALI tetap mengaktifkan dan memberikan pelayanan kesehatan seperti biasa, tanpa menghambat masyarakat yang membutuhkan penanganan medis.
“Pelayanan kesehatan adalah hak dasar masyarakat. Kami meminta puskesmas dan rumah sakit tetap melayani warga dengan baik, termasuk pasien rawat inap,” tegas Firdaus saat jumpa pers.
Ia juga secara khusus meminta perhatian dari pihak manajemen rumah sakit dan tenaga medis, termasuk dr. Sri Wahyuni, agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal dan humanis.
Dinkes Pastikan Layanan Tetap Berjalan
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PALI melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Frieska Sandhy, memastikan bahwa pelayanan rumah sakit dan fasilitas kesehatan tetap berjalan dengan baik.
Menurutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten PALI akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, guna memastikan warga PALI, termasuk yang menjalani perawatan di luar daerah, tetap mendapatkan layanan kesehatan.
“Kami pastikan pelayanan tetap diberikan sebaik mungkin, baik untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap,” ujarnya.
Pemkab Siapkan Pergeseran Anggaran
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten PALI menambahkan bahwa pemerintah daerah tengah menyiapkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan BPJS Kesehatan yang menyangkut sekitar 40.499 jiwa. Salah satu langkah yang akan ditempuh adalah pergeseran anggaran APBD Kabupaten PALI.
Masyarakat Minta Program BPJS Tidak Dihentikan
Masyarakat Kabupaten PALI berharap agar BPJS Kesehatan tetap menjadi program prioritas yang berkelanjutan, mengingat program ini merupakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak dapat dihentikan secara sepihak.
BPJS Kesehatan dinilai sangat vital bagi masyarakat, khususnya warga kurang mampu, dalam memperoleh akses layanan kesehatan yang layak dan terjangkau.
Dengan sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan instansi kesehatan, masyarakat berharap persoalan BPJS di Kabupaten PALI dapat segera diselesaikan secara menyeluruh dan berkeadilan. (Saparudin)
