PALI, GARUDA SUMSEL NEWS TV. COM— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten PALI menggelar Rapat Paripurna ke-2 dalam rangkaian Paripurna ke-14 Tahun 2025, bertempat di ruang rapat utama DPRD PALI. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H. Ubaidillah, S.H., dan dihadiri 22 dari total 30 anggota dewan, menunjukkan komitmen kuat para wakil rakyat dalam menjalankan tugas legislasi dan pengawasan.
Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, turut hadir mewakili unsur eksekutif bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta instansi terkait. Kehadiran pemerintah daerah dalam paripurna kali ini menandai kuatnya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Agenda utama rapat yakni penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda APBD 2026. Setiap fraksi menyampaikan saran, kritik, dan penekanan agar penyusunan anggaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan daerah.
Ketua DPRD H. Ubaidillah mengapresiasi pandangan konstruktif yang disampaikan seluruh fraksi. Menurutnya, masukan tersebut menjadi pijakan penting dalam mempertajam arah kebijakan anggaran daerah.
“Kami berharap pemerintah daerah dapat mengakomodir pandangan fraksi, sehingga arah pembangunan PALI semakin jelas, terukur, dan berpihak pada masyarakat,” ujar Ubaidillah.
Politisi PAN itu juga menyoroti isu nasional terkait pemotongan anggaran yang terjadi secara merata di seluruh daerah. Ia menilai kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi Pemkab PALI untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Pemotongan anggaran bukan hanya terjadi di PALI, tetapi hampir di seluruh Indonesia. Ini harus menjadi pembelajaran agar kita tidak terus bergantung pada dana bagi hasil dari pusat. PALI harus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tegasnya.
Rapat Paripurna ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan APBD Tahun 2026 yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan PALI ke depan. Sinergi yang terbangun antara DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.(adv/saparudin)
