Tranding

LSM TRINUSA Kepung Tiga Lembaga Negara, Desak Bongkar Dugaan Pelanggaran Ketenagakerjaan dan Pajak PT GHM–PT Gapura Angkasa

JAKARTA, Senin, 2 Februari 2026 – Lembaga Swadaya Masyarakat TRINUSA menggelar aksi unjuk rasa serentak di tiga titik strategis ibu kota, Senin (2/2). Aksi ini menekan negara agar tidak tinggal diam terhadap dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan penggelapan pajak yang diduga melibatkan PT Grha Humanindo Manajemen (GHM) sebagai perusahaan alih daya serta PT Gapura Angkasa sebagai pengguna jasa.

 

Ratusan massa yang terdiri dari eks pekerja terdampak dan aktivis menyuarakan tuntutan di depan kantor PT Gapura Angkasa, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) RI, dan Kementerian Ketenagakerjaan RI. Mereka menilai jalur administratif yang ditempuh sebelumnya mandek tanpa kejelasan, meski laporan dan surat resmi telah berkali-kali dilayangkan.

 

“Kami sudah cukup bersabar. Surat demi surat kami kirimkan, tapi negara seolah abai. Hari ini kami turun ke jalan untuk menuntut keadilan dan memastikan hukum ditegakkan,” tegas salah satu koordinator aksi TRINUSA dalam orasinya.

 

Empat Tuntutan Keras TRINUSA

 

Dalam aksi tersebut, TRINUSA menyampaikan empat tuntutan utama yang dinilai krusial dan mendesak:

 

1. Pembayaran Ganti Rugi Pekerja

Mendesak PT GHM segera membayar seluruh kerugian materiil dan immateriil para pekerja, sebagaimana tertuang dalam surat kuasa hukum Adv. Basharuddin, S.H. & Partners.

 

2. Pemutusan Kerja Sama

Menuntut PT Gapura Angkasa untuk memutus kontrak kerja sama dengan PT GHM atas dugaan pelanggaran yang dinilai merugikan pekerja dan berpotensi merugikan keuangan negara.

3. Audit Ketenagakerjaan Menyeluruh

Mendesak Kementerian Ketenagakerjaan RI melakukan pemeriksaan dan audit total terhadap kedua perusahaan, khususnya terkait praktik alih daya, kepatuhan hukum ketenagakerjaan, serta pemenuhan hak normatif pekerja.

4. Pemeriksaan Pajak PPh 21

Meminta DJP RI melakukan audit dan penyelidikan mendalam atas dugaan penggelapan PPh Pasal 21, yang diduga merugikan penerimaan negara.

 

“Ini bukan sekadar soal upah, ini soal penegakan hukum dan perlindungan hak pekerja. Negara harus hadir dan bertindak tegas,” tegas TRINUSA dalam pernyataan sikap tertulisnya.

 

Laporan Diterima, Janji Ditindaklanjuti

 

TRINUSA menyebut aksi tersebut tidak sia-sia. Laporan dugaan penggelapan pajak diterima langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak RI, sementara tuntutan terkait ketenagakerjaan juga resmi diterima Kementerian Ketenagakerjaan untuk proses tindak lanjut.

 

“Alhamdulillah, laporan kami diterima langsung. Kami akan mengawal proses ini sampai tuntas,” ujar perwakilan TRINUSA.

 

Ancaman Aksi Lanjutan

 

TRINUSA menegaskan, aksi hari ini bukan yang terakhir. Jika tidak ada langkah konkret dari instansi terkait dan pihak perusahaan, gelombang aksi lanjutan dipastikan akan digelar dalam waktu dekat.

 

“Jika tidak ada realisasi, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar,” tandasnya.

 

Hingga berita ini diturunkan, aksi berlangsung tertib dan kondusif dengan pengamanan aparat kepolisian. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Kembali ke atas