MUBA, 5 Februari 2025 – Puluhan massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Masyarakat Sumatera Selatan (KAMUS) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Banyuasin. Aksi ini menyoroti dugaan ketidakberesan pengelolaan anggaran kesehatan serta menurunnya kualitas pelayanan publik.
Koordinator aksi, Wirandi, menegaskan bahwa sejumlah proyek penambahan ruang Puskesmas menelan anggaran negara yang sangat besar sehingga perlu diawasi secara ketat agar tidak menimbulkan potensi kerugian negara.
Dalam tuntutannya, KAMUS mendesak evaluasi dan pencopotan Direktur RSUD Sungai Lilin atas dugaan kelalaian pengawasan serta dugaan korupsi pengadaan obat-obatan. Massa juga meminta transparansi proyek penambahan ruang Puskesmas Ulak Paceh senilai Rp 8,6 miliar dan Puskesmas Bukit Selabu senilai Rp 7,6 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Selain itu, KAMUS meminta Kejari Muba segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk perusahaan pelaksana proyek dan Kepala Dinas Kesehatan Muba Tahun Anggaran 2025.
Aksi berlangsung tertib dan ditutup dengan penyerahan berkas tuntutan. KAMUS menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah hukum yang tegas dan transparan. (*)
