Musi Banyuasin- Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali diposisikan sebagai tulang punggung pelayanan publik. Di pundak mereka, roda pemerintahan berputar dan program strategis daerah dijalankan. Namun, apa yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) saat ini sungguh ironis. Memasuki bulan keempat tanpa kepastian pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), para abdi negara di “Bumi Serasan Sekate” ini dipaksa bertahan hidup di tengah ketidakpastian yang menyesakkan.
Empat bulan bukanlah waktu yang singkat. Bagi seorang ASN, terutama golongan rendah dan menengah, TPP bukanlah kemewahan. Di era di mana struktur gaji pokok seringkali sudah habis “terpangkas” angsuran perbankan, TPP adalah napas buatan. Ia adalah dana cadangan untuk biaya sekolah anak, uang bensin untuk berangkat melayani rakyat, hingga tumpuan untuk sekadar menutup dapur agar tetap mengepul.
Pertanyaannya: Mengapa harus selama ini?
Jika alasannya adalah kendala administrasi atau sinkronisasi regulasi di tingkat pusat (Kemendagri), publik patut bertanya sejauh mana kesigapan birokrasi di internal Pemkab Muba dalam menjemput bola. Daerah lain mungkin mengalami kendala serupa, namun keterlambatan hingga kuartal kedua tahun berjalan menunjukkan adanya sumbatan komunikasi atau manajemen koordinasi yang lemah.
Membiarkan ASN bekerja dalam kondisi “lapar” finansial adalah kebijakan yang berisiko tinggi. Secara psikologis, ketidakpastian hak akan berbanding lurus dengan penurunan motivasi kerja. Kita tidak bisa menuntut profesionalisme paripurna jika hak-hak dasar pegawai diabaikan. Jangan sampai jargon “Muba Terus Berkarya” hanya menjadi slogan hampa di saat para pelaksananya sibuk mencari pinjaman untuk menutupi kebutuhan sehari-hari.
Ujian Kepemimpinan
Persoalan TPP ini adalah ujian nyata bagi kepemimpinan daerah. Pemerintah Kabupaten Muba tidak boleh hanya diam seraya menebar janji “segera”. Dibutuhkan transparansi: apa kendala sebenarnya? Siapa yang bertanggung jawab atas keterlambatan ini? Dan yang paling penting, kapan tanggal pastinya hak tersebut dibayarkan?
ASN bukan robot yang bisa terus bergerak tanpa energi. Mereka adalah manusia dengan tanggungan keluarga. Pemerintah daerah harus sadar bahwa setiap hari keterlambatan adalah tambahan beban bunga bagi mereka yang terpaksa berutang, dan tambahan kecemasan bagi mereka yang jujur mengabdi.
Sudah saatnya keran TPP dibuka.
Jangan biarkan dedikasi para ASN Muba layu sebelum berkembang hanya karena urusan administratif yang berbelit. Pelayanan publik yang prima hanya bisa lahir dari tangan-tangan pegawai yang dihargai haknya secara tepat waktu.
