/Foto: gambar hanya ilustrasi
Palembang — Publik Sumatera Selatan kembali dibuat tercengang setelah muncul data anggaran bertajuk “Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya: Sewa Helikopter” milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan total pagu mencapai Rp4 miliar.
Berdasarkan data yang beredar, paket pengadaan tersebut tercatat dengan Kode RUP 57379689, berada di bawah Satuan Kerja Biro Umum Pemprov Sumsel, menggunakan sumber dana APBD 2025, dan berlokasi di Kota Palembang. Metode pemilihannya melalui E-Purchasing dengan jenis pengadaan jasa lainnya.
Yang menjadi sorotan tajam publik bukan semata soal nominal fantastis Rp4 miliar, melainkan soal urgensi dan sensitivitas penggunaan anggaran di tengah berbagai persoalan masyarakat yang masih menumpuk.
Di saat infrastruktur desa masih banyak rusak, pelayanan kesehatan belum merata, angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah, serta banyak masyarakat mengeluhkan sulitnya ekonomi, justru anggaran sewa helikopter operasional gubernur muncul dengan nilai yang dinilai sangat besar.
Pertanyaannya sederhana: apakah penggunaan helikopter benar-benar menjadi kebutuhan mendesak rakyat Sumatera Selatan?
Pemerintah tentu bisa berdalih bahwa kendaraan udara diperlukan untuk mobilitas kepala daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan. Namun di era efisiensi anggaran yang terus digaungkan pemerintah pusat, kebijakan ini berpotensi menimbulkan kesan elitisme kekuasaan dan jauh dari semangat keberpihakan kepada rakyat kecil.
Ironisnya lagi, dalam dokumen tersebut aspek pengadaan berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP) tercatat “Tidak” untuk aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Artinya, publik bisa menilai bahwa pengadaan ini tidak memiliki dampak langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat ataupun kepentingan sosial yang lebih luas.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai arah prioritas belanja daerah. Apakah APBD benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat, atau justru lebih banyak terserap untuk fasilitas pejabat?
Transparansi menjadi hal mutlak. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan perlu menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai urgensi, frekuensi penggunaan, skema sewa, hingga manfaat konkret dari anggaran helikopter tersebut. Sebab uang yang digunakan bukan uang pribadi pejabat, melainkan uang rakyat.
Di tengah tingginya tuntutan efisiensi dan penghematan anggaran, setiap rupiah APBD seharusnya mampu menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Jangan sampai kebijakan seperti ini justru melukai rasa keadilan publik dan memperkuat anggapan bahwa pejabat hidup dalam fasilitas mewah, sementara rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kini masyarakat menunggu: apakah anggaran Rp4 miliar untuk sewa helikopter itu benar-benar demi pelayanan publik, atau hanya menjadi simbol kemewahan kekuasaan?
